Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
BENGKALIS (pekanbarupos.co) – Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis didampingi OPD terkait melakukan pertemuan dengan BPKAD Provinsi Riau di Pekanbaru, untuk mendapatkan kejelasan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) serta tunda salur anggaran tahun 2024 dan 2025 bagi Kabupaten Bengkalis.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Bengkalis, Rahmad, S.I.Kom, menyampaikan bahwa kondisi efisiensi anggaran yang melanda hampir seluruh daerah memberikan dampak signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan daerah dan perputaran ekonomi masyarakat. “Kami perlu gambaran jelas terkait DBH dan tunda salur tahun 2024-2025, karena ini menjadi harapan bagi berbagai program untuk masyarakat Bengkalis,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Tim Perencanaan Program BPKAD Provinsi Riau, Tengku Ridwan, menjelaskan bahwa Pemprov Riau masih memiliki kewajiban DBH Triwulan III dan IV tahun 2024 serta tahun 2025 bagi Bengkalis. Ia menambahkan bahwa kondisi keuangan sulit tahun 2025 dialami seluruh kabupaten/kota di Riau, sehingga diperlukan pengencangan belanja.
“Untuk tahun 2026, kami telah melaporkan besaran tunda bayar ke seluruh daerah. Sesuai arahan Gubernur, Provinsi berupaya memenuhi kurang salur dengan mempertimbangkan kondisi keuangan,” jelas Tengku Ridwan.
Ayu Saputri dari BPKAD Provinsi Riau menambahkan bahwa Inspektorat Provinsi sedang melakukan review terhadap kurang salur kepada 12 kabupaten/kota. Penyaluran akan dilakukan jika kondisi keuangan memungkinkan.
Rahmad menegaskan harapan agar penyaluran segera direalisasikan, mengingat kondisi perekonomian masyarakat Bengkalis, khususnya di wilayah kepulauan, sedang cukup kewalahan.
Pada akhir pertemuan, Komisi III DPRD Bengkalis mengajak sinergi yang lebih kuat dengan Pemprov Riau dan meminta Kabupaten Bengkalis diprioritaskan dalam penyaluran tunda salur DBH guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.(Mil)
