Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
PANGKALANKERINCI(pekanbarupos.co)-Kelangkaan BBM subsidi tak lagi sekadar keluhan ia telah melumpuhkan denyut hidup masyarakat. Dari nelayan yang tak bisa melaut, petani yang terhambat ke ladang, hingga orang tua yang kesulitan mengantar anak ke sekolah.
Di beberapa wilayah terpencil, harga Pertalite bahkan melonjak hingga Rp15.000 per liter. Antrean mengular pun nampak disejumlah Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU).
Situasi ini memaksa Pemerintah Kabupaten Pelalawan bergerak cepat.
Bupati Pelalawan, H Zukri Misran langsung memimpin rapat koordinasi menanggapi keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan BBM subsidi. Rapat digelar di Ruang Rapat Kantor Bupati Pelalawan, Kamis (30/4/2026), dengan dihadiri Sekretaris Daerah Tengku Zulfan, jajaran kepala OPD, camat, kepala desa, serta perwakilan PT Pertamina (Persero).
Dalam pembukaan rapat, Sekda Tengku Zulfan mengungkapkan bahwa persoalan utama terjadi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), di mana akses menuju SPBU sangat terbatas.
“Kondisi ini menyebabkan masyarakat kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari, baik untuk nelayan, petani, pelaku UMKM, hingga kebutuhan rumah tangga seperti mengantar anak sekolah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti lonjakan harga BBM di sejumlah daerah seperti Desa Kusuma dan Teluk Meranti yang sudah jauh di atas harga normal.
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Zukri menegaskan bahwa BBM adalah kebutuhan vital yang tidak boleh dianggap sepele.
“Ini kebutuhan rakyat, kita tidak bisa main-main. Jangan sampai masyarakat tidak bisa mencari nafkah, tidak bisa mengantar anak sekolah, hanya karena sulit mendapatkan BBM,” tegasnya.
Dengan nada tegas, Bupati juga meminta agar proses pengurusan kuota BBM tidak berlarut-larut.
“Saya minta pengurusan ini bisa selesai dalam satu hari. Kita yang di kota saja masih kesulitan, apalagi masyarakat di daerah yang jauh dari SPBU,” tambahnya.
Sebagai langkah percepatan, Bupati menginstruksikan agar pengajuan kuota BBM dilakukan melalui aplikasi Klik Pelalawan, sehingga prosesnya bisa lebih cepat dan terpantau langsung oleh dinas terkait.
Tak hanya itu, solusi konkret juga diarahkan ke tingkat desa. Bupati Zukri mendorong koperasi desa, khususnya Koperasi Merah Putih, untuk difungsikan sebagai sub-penyalur BBM.
“Kalau memang memungkinkan, saya minta setiap koperasi desa bisa menjadi penyalur. Camat dan kepala desa segera ajukan ke BPH Migas,” ujarnya.
Dari sisi teknis, perwakilan Pertamina Wilayah III, Riza, menjelaskan bahwa pihaknya hanya berperan sebagai operator penyaluran sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah.
Sementara itu, pengaturan distribusi sepenuhnya berada di bawah kewenangan BPH Migas.
“Solusi jangka pendek yang bisa dilakukan adalah pembentukan sub-penyalur di desa, sedangkan jangka panjang melalui pengusulan penambahan SPBU,” jelasnya.
Rapat ini menjadi titik tekan bahwa persoalan BBM bukan sekadar distribusi, tetapi menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pelalawan berharap, melalui langkah cepat dan kolaborasi semua pihak, distribusi BBM subsidi dapat lebih merata hingga ke pelosok yang selama ini terpinggirkan.
Sebab pada akhirnya, keadilan energi bukan hanya soal bahan bakar, tapi tentang menjaga harapan hidup masyarakat tetap menyala.
Sampai Jumat (1/5/2026) antrean panjang nampak disejumlah SPBU. Baik, SPBU dalam kota Pangkalan Kerinci maupun di Jalan Langgam KM 4 Pangakan Kerinci Barat.
Bahkan Pertalite yang biasanya dijual di pinggir jalan juga hilang. Kalau pun ada harganya melebihi batas normal. Beberapa penjual ketengan justru menjual pertamax. Itu pun tidak berlangsung lama, karena masyarakat terpaksa membeli dengan harga mahal.(amr)
