Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
BENGKALIS (pekanbarupos.co) – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis melakukan peninjauan langsung ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Mandau, Rabu (16/4/2026).
Kegiatan ini bertujuan melihat secara langsung kondisi serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di daerah, sekaligus mencari solusi yang tepat dan berkelanjutan.
Rombongan dipimpin Ketua Komisi II, Syafroni Untung, dan dihadiri Wakil Ketua DPRD, H. Misno, serta para anggota komisi.
Kedatangan mereka disambut langsung oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bengkalis, Zulfandi, Kepala UPT Pengelolaan Sampah, Harzulkifli, beserta seluruh jajaran terkait.
Dalam pemaparannya, pihak DLH menyampaikan sejumlah kendala serius yang menghambat kinerja pengelolaan sampah. Salah satu yang paling mendesak adalah keterbatasan sarana angkutan; dari total 9 unit truk pengangkut yang dimiliki, saat ini hanya tersisa 2 unit yang masih dapat dioperasikan.
Masalah lain, anggaran untuk penyewaan alat berat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) diprediksi tidak cukup hingga akhir tahun 2026.
Sementara akses jalan menuju lokasi pembuangan tersebut diketahui dalam kondisi rusak parah dan sering mengalami keruntuhan, yang semakin mempersulit proses pengangkutan.
Selain itu, sistem pembuangan terbuka yang masih diterapkan di TPA telah mendapatkan teguran resmi dari Tim Penilai Adipura, yang meminta agar sistem tersebut segera dihentikan dan lokasi ditutup serta ditimbun kembali.
Dari segi sumber daya manusia, pembayaran upah bagi 314 Tenaga Kerja Lepas baru dianggarkan hingga bulan September 2026 mendatang. Belum lagi jumlah tenaga penyuluh lingkungan yang hanya berjumlah dua orang, serta ketersediaan perlengkapan keselamatan kerja bagi petugas yang dinilai masih sangat terbatas.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD H. Misno menegaskan bahwa persoalan sampah adalah tanggung jawab seluruh pihak dan harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh.
“Kondisi yang dijelaskan pihak dinas mencerminkan kenyataan di lapangan yang harus segera dicarikan jalan keluarnya. Kami akan terus mengawasi dan memastikan adanya perubahan serta perbaikan yang nyata demi kenyamanan dan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II Syafroni Untung menyatakan kesiapan penuh pihaknya untuk mendukung penguatan anggaran bagi DLH. Ia mengimbau agar seluruh kebutuhan mendasar mulai dari pengadaan armada, penyediaan alat berat, hingga pembayaran hak tenaga kerja disusun dan diusulkan secara terbuka dalam pembahasan rencana keuangan daerah.
“Selama hal itu bertujuan untuk kepentingan umum dan kemajuan daerah, kami tidak akan ragu untuk mendukung sepenuhnya,” tegasnya.
Berbagai usulan konstruktif juga disampaikan oleh anggota dewan yang hadir. Hendra Jeje mendorong penerapan teknologi pengolahan sampah menjadi sumber energi, mengingat volume sampah harian di Bengkalis mencapai sekitar 144 ton.
Ia juga menyarankan dinas terkait menjalin kerja sama dengan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan guna meringankan beban anggaran daerah.
Di sisi lain, Laurensius Tampubolon mengusulkan agar aset yang sudah tidak berfungsi dengan baik, seperti kendaraan pengangkut yang rusak berat, segera diproses lelang sesuai aturan yang berlaku. Hasilnya nanti dapat digunakan sebagai tambahan dana untuk membeli sarana baru yang lebih memadai.
Ia juga menyarankan pihak dinas melakukan studi banding ke daerah lain yang telah sukses menerapkan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan ramah lingkungan.
Sebagai penutup kunjungan, Komisi II menyatakan akan memasukkan seluruh hasil temuan dan masukan dari kegiatan ini ke dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2026.
Selain itu, DLH juga dianjurkan untuk segera mengajukan permohonan dukungan sarana dan prasarana kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, guna memperoleh bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.(Mil)
