Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
PEKANBARU (pekanbarupos.co) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau resmi menetapkan Muhammad Haris atau yang dikenal dengan nama Haris Kampay dan Sri Irianto sebagai Direktur dan Komisaris PT Sarana Pembangunan Riau (SPR).
Penetapan tersebut menjadi langkah strategis Pemprov Riau dalam pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang selama ini dinilai belum optimal memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Keputusan tersebut, ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang digelar di Kantor PT SPR, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Selasa (26/5/2026).
Penunjukan dua pejabat ini merupakan hasil akhir dari proses seleksi ketat melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) oleh Panitia Seleksi (Pansel), yang dilanjutkan wawancara akhir bersama Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau.
Untuk posisi Direktur PT SPR, tiga nama yang dinyatakan lulus UKK yakni Alpasirin, Muhammad Haris (Haris Kampay), dan Taufik Arrakhman. Sementara untuk jabatan Komisaris, kandidat yang lolos seleksi adalah Mardoni Akrom, Sri Irianto, dan Zulfahmi.
Dari hasil penilaian akhir, Muhammad Haris dan Sri Irianto dinilai sebagai figur terbaik yang dipercaya mampu membawa PT SPR lebih maju, sehat, dan produktif ke depan.
Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setda Riau, Sri Irianto, mengatakan keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Plt Gubernur Riau untuk memperkuat tata kelola BUMD agar lebih optimal dalam mendukung perekonomian daerah.
“Seluruh tahapan sudah dilakukan Panitia Seleksi, kemudian penetapannya dirumuskan dalam RUPS-LB.
Untuk Komisaris dijabat Sri Irianto dan Direktur PT SPR dijabat Muhammad Haris,” ujar Sri Irianto.
Ia menegaskan, Pemprov Riau saat ini ingin memastikan seluruh BUMD tidak lagi menjadi beban daerah, melainkan mampu memberikan kontribusi signifikan melalui dividen dan peningkatan PAD.
Menurutnya, penguatan struktur manajemen menjadi langkah penting agar PT SPR dapat bergerak lebih efektif dan profesional.
“Dengan bertambahnya jajaran direksi dan penguatan manajemen ini, PT SPR diharapkan bisa berjalan lebih baik.
Kami juga memohon dukungan masyarakat agar BUMD milik daerah ini dapat berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi Riau,” katanya.
Sebelumnya, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto memang memberi perhatian serius terhadap kondisi sejumlah BUMD di Riau, termasuk PT SPR, yang dinilai belum maksimal dalam memberikan kontribusi terhadap keuangan daerah.
Karena itu, dilakukan langkah perombakan manajemen melalui RUPS-LB sebagai upaya pembenahan menyeluruh, baik dari sisi tata kelola, profesionalisme, hingga peningkatan kinerja perusahaan.
SF Hariyanto menegaskan bahwa BUMD harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan justru membebani anggaran pemerintah.
“BUMD harus berkontribusi pada PAD, bukan membebani anggaran. Dengan adanya perombakan ini, kita berharap PT SPR bisa jauh lebih baik ke depan,” tegasnya.
Selain mendorong pergantian direksi, Pemprov Riau juga meminta manajemen baru segera menyelesaikan berbagai persoalan internal perusahaan, termasuk penyelesaian hak-hak karyawan yang sebelumnya terdampak kondisi keuangan perusahaan.
Manajemen baru PT SPR juga diminta segera melakukan adaptasi dan menyusun langkah strategis agar perusahaan mampu bangkit, sehat secara bisnis, dan menjadi BUMD yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat serta daerah.
“Diharapkan manajemen baru dapat bekerja profesional, fokus pada peningkatan kinerja, dan mampu menghadirkan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” tutupnya.(dre)
