Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
RIMBAMELINTANG (pekanbarupos.co) – Dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat di Kepenghuluan Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, anggota DPRD Rohil lintas komisi menggeruduk pabrik kelapa sawit PT Erakarya Mukti Jaya, Selasa (25/2/25).
Rombongan anggota DPRD Rohil yang dipimpin Ketua Komisi B Cindy Rahmadani SE itu membawa sejumlah OPD terkait selaku mitra kerjanya.
Tampak hadir dilokasi pabrik, H Jasmadi Khori SE MM, Jhoni Simanjuntak, Herkoni SPdI, Sudirman, Udin Sipahutar, Lambok Parluhutan Parsaoran Siadari. Dari OPD mitra kerja yaitu Kabid Perizinan DPMPTSP Asuar, Kabid PBB Bapenda Darma Putra dan Iqbal, Kabid Penataan dan Penaatan DLH Carlos Roshan, Kepala BPN Rohil Rahman Silaen, perwakilan Bapperida Irwansyah.
Ketua Komisi B Cindy Rahmadani SE mengatakan, bahwa pihaknya mendatangi PT Erakarya Mukti Jaya guna mengklarifikasi terkait keluh kesah masyarakat dan segelas jenis perizinan yang diduga tidak lengkap.
Ditambahkan H Jasmadi Khori SE MM, pihaknya selaku wakil rakyat hadir di PKS PT Erakarya Mukti Jaya ingin memperjuangkan apa saja yang menjadi perhatian serius bagi masyarakat. Karena sejauh ini, banyak hak-hak masyarakat yang tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan.
“Kita hadir di sini untuk memperjuangkan hak masyarakat kita. Semua ini untuk masyarakat. Jangan sampai perusahaan ini beroperasi dapat untung, sementara masyarakatnya hanya dapat asapnya,” tukas Ijas Khori.
Kemudian itu, ditimpali Jhoni Simanjuntak, bahwa keberadaan pabrik ini sudah tidak layak lagi dibiarkan, pasalnya sudah banyak kejanggalan terkait perizinan, laporan masyarakat serta hal-hal lain yang tidak berpihak ke masyarakat.
“Kalau perlu kita tutup saja PKS ini, tidak ada untungnya bagi masyarakat. Malah merugikan masyarakat saja. Karena apa, petani tempatan tidak diterima jual TBS di pabrik ini,” ujar Jhoni Simanjuntak.
Inspeksi mendadak ini dilakukan setelah Komisi B bersama komisi A, C dan D melakukan serangkai rapat dengar pendapat dengan OPD terkait guna mengkonfirmasi soal perizinan pabrik tersebut.
Pihak perusahaan dicecar sejumlah pertanyaan oleh anggota DPRD Rohil serta pihak BPN terkait izin-izin yang diduga tidak ada. Sehingga pihak perusahaan yang hadir diantaranya Putra selaku manajer dan didampingi Ka TU pabrik hanya bungkam. (iin)
