Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
Oleh : Daiva Danakitri Sasono
Mahasiswa Psikologi Universitas Brawijaya
Di tengah derasnya arus informasi, seringkali kita dapati praktik-praktik yang mengandalkan pseudosains dalam pengambilan keputusan penting.
Pseudosains sendiri merupakan ilmu semu yang tidak terbukti secara ilmiah. Salah satu yang masih cukup populer
dalam kehidupan kita sehari-hari adalah Graphology, yaitu klaim bahwa tulisan tangan seseorang dapat mengungkap bagaimana kepribadiannya secara mendalam.
Graphology atau biasa disebut dengan grafologi adalah ilmu yang merepresentasikan kepribadian seseorang berdasarkan tulisan tangan. Tulisan tangan setiap orang bersifat unik
dan memiliki karakternya masing-masing, sehingga dapat dianalisis untuk memahami watak
seseorang.
Grafologi juga digunakan dalam berbagai bidang, seperti penentuan minat bakat dan penempatan karyawan. Beberapa instansi dan lembaga, bahkan di Indonesia, pernah menggunakan grafologi sebagai alat seleksi kepegawaian atau asesmen karakter.
Padahal, secara ilmiah, grafologi telah dikritik luas karena tidak memenuhi standar reliabilitas dan validitas yang diterapkan dalam psikologi modern.
Tidak ada bukti kuat bahwa gaya tulisan
tangan dapat dijadikan dasar akurat untuk menilai kecerdasan, moralitas, atau kemampuan kerja seseorang. Jika dibiarkan, penggunaan pseudosains seperti ini bisa menimbulkan
ketidakadilan sosial, bahkan melanggar nilai-nilai dasar kebangsaan kita sendiri.
Dalam perspektif Pancasila, penggunaan metode tidak ilmiah untuk menilai warga negara adalah bentuk pengingkaran terhadap sila ke-2, yaitu kemanusiaan yang adil dan
beradab.
Penilaian terhadap sesama harus dilandaskan pada asas objektivitas, keadilan, dan penghargaan terhadap hak asasi. Menilai kepribadian hanya dari bentuk huruf bisa jadi membuka ruang bias, diskriminasi, dan keputusan yang tidak beradab.
Lebih jauh lagi, sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mengamanatkan agar setiap
warga Indonesia memperoleh perlakuan yang adil dalam segala aspek kehidupan, termasuk rekrutmen kerja serta pendidikan.
Menggunakan grafologi dalam asesmen berarti sama saja dengan menutup kesempatan bagi banyak orang hanya karena faktor yang tidak berdasar.
Permasalahan ini menunjukkan bahwa literasi sains dan kemampuan berpikir kritis masih perlu diperkuat dalam masyarakat kita.
Pendidikan kewarganegaraan mestinya tidak hanya bicara soal nasionalisme, tetapi juga soal rasionalitas dan etika publik. Kita harus mampu membedakan antara apa yang ilmiah dan apa yang sekedar mitos berpakaian akademis.
Pancasila, sebagai ideologi terbuka, seharusnya menjadi dasar dalam menolak segala bentuk irasionalitas yang merugikan masyarakat. Masyarakat yang beradab bukan hanya yang
toleran dan gotong royong, tapi juga yang berpikir jernih, kritis, dan menghargai ilmu pengetahuan.
Sudah saatnya kita bersikap tegas dengan memegang nilai-nilai Pancasila yang tidak bisa dibela dengan cara-cara yang menyesatkan. Rasionalitas adalah bentuk penghormatan tertinggi pada kemanusiaan itu sendiri.(rls/yus)
