Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
BENGKALIS (pekanbarupos.co) — Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi DPRD Kabupaten Bengkalis, Senin (6/4/2026), berlangsung tegang. Forum yang digelar di Ruang Komisi I itu menjadi ajang kritik keras terhadap pemerintah daerah atas krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang tak kunjung teratasi.
Rapat dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, perwakilan Pemkab Bengkalis, serta sejumlah organisasi mahasiswa. Para peserta menilai pemerintah daerah gagal menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat.
Anggota Komisi III, Fakhtiar Qodri, membuka kritik dengan menyoroti kondisi di lapangan.
“Warga mengalami kesulitan luar biasa mendapatkan Pertalite. Mereka harus mengantre berjam-jam di bawah terik matahari. Ini bentuk pelayanan publik yang sangat buruk,” ujarnya.
Ketegangan meningkat ketika Ketua PMII Bengkalis, Syahrul Mizan, menyoroti kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag), Zulpan.
“Kalau dikatakan stok aman, mengapa antrean panjang terjadi setiap hari? Ini bukti manajemen tidak berjalan. Kadis tidak mampu mengatasi persoalan yang menimpa masyarakat,” kata Mizan.
Ia meminta Bupati Bengkalis mencopot Zulpan dari jabatannya jika tidak bersedia mengundurkan diri. Menurutnya, daerah 3T seperti Bengkalis seharusnya mendapat prioritas dalam distribusi BBM.
“Kebijakan jangan mempersulit masyarakat. Bengkalis adalah daerah 3T yang harusnya dipermudah, bukan disamakan dengan daerah lain,” tegasnya.
Anggota Komisi II DPRD Bengkalis, Hendra Jeje, turut mengkritik dampak ekonomi dari kelangkaan BBM. Ia menilai pemerintah lambat merespons perubahan kebijakan BPH Migas.
“Kuota dikatakan cukup, tetapi di lapangan langka. Akibatnya harga BBM di pasar gelap mencapai Rp15.000 hingga Rp20.000 per liter. Ini memberatkan masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kadisperindag Zulpan menyatakan pihaknya sudah berupaya mengajukan kelonggaran kepada BPH Migas terkait status Bengkalis sebagai daerah 3T, namun ditolak.
“Kami sudah bekerja dan terus melakukan sosialisasi aplikasi XStar sejak tahun lalu. Jadi kami menyayangkan pernyataan yang meminta saya mundur,” kata Zulpan.
Asisten I Setdakab Bengkalis, Ed Efendi, menegaskan bahwa pemerintah daerah telah mengirim sejumlah surat permohonan agar pemerintah pusat memberikan kebijakan khusus bagi Pulau Bengkalis. Namun keputusan tetap berada di tangan pemerintah pusat.
Rapat tersebut mencerminkan memuncaknya kekecewaan DPRD dan masyarakat terhadap penanganan distribusi BBM. Dewan menilai diperlukan langkah konkret dan diplomasi kuat agar kebijakan pusat tidak semakin membebani masyarakat.
Rakyat, tegas para peserta rapat, membutuhkan kepastian dan solusi nyata, bukan sekadar penjelasan teknis.(Mil)
